Konsep ethnodevelopment merupakan konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya bagi penduduk asli di suatu wilayah
adat. Walaupun masyarakat adat menekankan adanya pengakuan atas kedaulatan mereka dalam pembangunan (indigenous autonomy) akan tetapi peran negara harus ada pada implementasi ethnodevelopment di wilayah adat, terlebih di daerah yang multietnis. Kehadiran negara dalam implementasi pembangunan di wilayah multietnis adalah suatu keharusan untuk menjamin kelancaran jalannya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya bagi seluruh warga di daerah tersebut sehingga akan diperlukan kolaborasi dalam tata kelola sumber daya pembangunan antara negara dan masyarakat adat. Akan tetapi harus diingat bahwa ada perbedaan konsep tata kelola antara negara/pemerintah dan masyarakat adat. Tata kelola menurut persepsi pemerintah adalah manajemen demi efisiensi dan efektivitas (teori manajemen publik), sedangkan tata kelola menurut persepsi masyarakat adat adalah mendistribusikan sumber daya yang ada pada warganya yang merupakan keputusan sendiri dan melakukan pembangunan sendiri (konsep politik).