Menelusuri akar persoalan legitimasi atas tanah yang kian kompleks di tengah tumpang tindih antara hukum negara dan realitas sosial di lapangan. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang sarat identitas, spiritualitas, dan kearifan lokal yang telah lama menjadi dasar kepemilikan masyarakat. Pergeseran dari sistem register desa menuju sertifikat hak milik menandai perubahan besar dalam sejarah pertanahan Indonesia, ketika negara berupaya meneguhkan otoritasnya melalui legalitas formal. Sertifikat hak milik tampil sebagai simbol kekuasaan negara atas ruang, sementara register desa bertahan sebagai ingatan kolektif yang menjaga legitimasi sosial.
Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial terus mengemuka di tengah politik agraria yang dipenuhi kepentingan. Beragam bentuk resistensi lokal muncul untuk memperjuangkan hak atas tanah berdasarkan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Upaya mencari jalan tengah melalui integrasi hukum adat dan sistem formal sering tersisih oleh dominasi administratif yang kaku. Di era digital dan desentralisasi, rekonstruksi kepastian hukum pertanahan menjadi tuntutan mendesak demi menghadirkan sistem yang adil, transparan, dan berpijak pada sejarah sosial masyarakat Indonesia.
Buku ini ditujukan bagi akademisi, praktisi hukum, pejabat pertanahan, pemerhati kebijakan agraria, dan mahasiswa hukum atau tata ruang. Karya ini juga relevan bagi aktivis sosial, pemerintah daerah, serta masyarakat adat yang ingin memahami dinamika legitimasi tanah secara lebih mendalam. Setiap bagian memberi ruang refleksi bagi siapa pun yang peduli pada keadilan agraria, keberlanjutan ruang hidup, dan masa depan pengelolaan tanah yang berpihak pada kemanusiaan.