Buku referensi ini menawarkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, tantangan, dan strategi keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, dengan menekankan pentingnya deteksi dini BUMN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, mengemban peran ganda sebagai agen pembangunan dan entitas bisnis. Namun dalam praktiknya, peran strategis tersebut sering kali berhadapan dengan kompleksitas manajerial, tekanan politik, beban fiskal, dan kerentanan terhadap krisis internal maupun ekstemal. Disajikan bukti sejumlah BUMN mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan, yang ditandai oleh melemahnya indikator likuiditas, meningkatnya leverage, serta menurunnya profitabilitas. Data periode 2010-2024 menunjukkan tren negatif yang cukup konsisten dalam aspek keuangan sejumlah BUMN, bahkan beberapa di antaranya telah masuk kategori “zombie corporations” dan resmi dibubarkan oleh negara. Analisis juga memperlihatkan bahwa kinerja keuangan yang memburuk sering kali dipicu oleh akumulasi masalah internal, mulai dari manajemen yang lemah, moral hazard, ketidakefisienan struktural, hingga praktik fraud dan korupsi. Lebih lanjut, penulis mengidentifikasi bahwa faktor-faktor eksternal seperti volatilitas makroekonomi (suku bunga. inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi) juga turut memperbesar risiko kebangkrutan apabila BUMN tidak memiliki ketahanan institusional dan fleksibilitas adaptif. Model prediksi kebangkrutan yang dikaji secara rinci, antara lain Altman Z-Score, Springate, Zmijewski, Ohlson, dan Grover, menjadi perangkat penting yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mengantisipasi dan mengevaluasi potensi kegagalan perusahaan negara. Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menjadi benang merah dari solusi yang ditawarkan dalam buku ini. Kompleksitas rantai agensi di tubuh BUMN, lemahnya peran pengawasan dari dewan komisaris dan pemilik saham (dalam hal ini negara melalui Kementerian BUMN), serta ketidakefektifan sistem audit internal dan eksternal sering kali menyebabkan disfungsi organisasi yang kronis. Oleh karena itu, penulis mendorong perlunya reformasi menyeluruh dalam aspek tata kelola, dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, integritas, dan independensi lembaga-lembaga pengelola BUMN.
Selain itu, buku referensi ini membedah dimensi kelembagaan yang turut mempengaruhi keberlanjutan BUMN. khususnya dalam konteks regulasi, birokrasi, dan praktik korupsi. Kelembagaan yang lemah serta tumpang tindih regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum, memperbesar biaya birokrasi, dan menghambat reformasi manajerial. Dalam konteks ini, penulis juga mengangkat rekomendasi dari organisasi internasional seperti OECD dan World Bank. yang menekankan pentingnya independensi manajemen dan profesionalisasi dalam pengelolaan perusahaan negara.
Buku referensi ini juga dilengkapi beberapa studi kasus pada perusahaan-perusahaan besar seperti Garuda Indonesia, Jiwasraya, Pertamina, dan Waskita Karya memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip GCG, dikombinasikan dengan lemahnya pengawasan, dapat memicu krisis multidimensi yang mengancam keberlangsungan perusahaan dan kepercayaan publik.
Pada bagian akhir sebagai referensi utama, menampilkan hasil temuan empiris, berupa analisis keuangan dan probabilitas kebangkrutan berdasarkan model Altman Z-Score yang diterapkan pada BUMN Indonesia periode 2010-2019. Penelitian ini menegaskan bahwa sejumlah BUMN secara konsisten berada dalam zona distress atau memiliki tren penurunan likuiditas dan profitabilitas yang mengkhawatirkan. Temuan lainnya mengungkapkan bahwa faktor-faktor mikro (rasio likuiditas, leverage, efisiensi aset) dan makro (inflasi, nilai tukar, intervensi pemerintah) secara signifikan berpengaruh terhadap probabilitas kebangkrutan.
Sebagai penutup, buku referensi ini menegaskan bahwa keberlanjutan BUMN harus ditopang oleh kekuatan finansial yang sehat, tata kelola yang transparan, serta kepemimpinan yang berintegritas. Peran negara sebagai pemilik dan pembina BUMN harus diarahkan pada penciptaan iklim kelembagaan yang profesional, bebas dari intervensi politik jangka pendek, dan berpihak pada kepentingan publik yang luas. Penelitian ilmiah dan pemantauan publik yang berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas BUMN sebagai aset strategis bangsa.